Kepala BP PAUD DAN DIKMAS: Anak Putus Sekolah Karena Tersandung Kasus Hukum, Memiliki Hak Sebagai Warga Negara Untuk Mendapatkan Pendidikan

Focus Group Discussion (FGD). Kepala BP PAUD DIKMAS Provinsi Sulawesi Barat Dr. Andi Rusdi, M.Pd membuka secara resmi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema “Layanan Pendidikan Nonformal Berkelanjutan Bagi Anak dan Perempuan yang Berhadapan Dengan Kasus Hukum di LPKA Kelas II dan PP Kelas III Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat” di Grand Mutiara Hotel Mamuju, Selasa 4 Mei 2021. Kegiatan FGD ini merupakan forum diskusi yang dihadiri oleh peserta yang berasal dari Satuan Penyelenggara Pendidikan Nonformal baik dari PKBM maupun SKB se Provinsi Sulawesi Barat, Organisasi Mitra Forum PKBM, Forum Tutor, Dinas Pendidikan Kabupaten, Bagian Pembinaan LPKA Kelas II dan LPP Kelas III Kabupaten Mamuju dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pihak terkait untuk menfasilitasi anak dan perempuan yang berhadapan dengan kasus hukum memenuhi haknya untuk tetap mendapatkan layanan pendidikan secara berkelanjutan pasca bebas dari jerat hukum.


Pic.by Muhammad Teguh

Dalam sambutannya mengatakan bahwa setiap anak yang putus sekolah karena berhadapan dengan kasus hukum memiliki hak sebagai warga negara untuk tetap mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, kami dari BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Barat mengambil langkah strategis untuk menuntaskan pendidikan berkelanjutan bagi anak dan perempuan yang tersangkut kasus hukum di LPKA Kelas II dan LPP Kelas III Kabupaten Mamuju dengan harapan bahwa satuan pendidikan baik dari SKB maupun PKBM bersedia menuntaskan pendidikan bagi anak pasca vonis bebas dari masa tahanannya.

Senada dengan hal tersebut diatas Kasubag Tata Usaha BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat, Asmuddin, S.TP.,M.AP. selaku inisiator kegiatan kemitraan mengatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan Bagi Anak dan Perempuan yang Berhadapan Dengan Kasus Hukum di LPKA Kelas II dan PP Kelas III Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat sangat membutuhkan perhatian khusus dari pihak-pihak terkait untuk menuntaskan permasalahan pendidikan mereka pasca dinyatakan bebas dari masa tahanannya dan sampai saat ini belum ada data pendukung warga belajar di Lapas Anak yang masih usia sekolah, setelah dinyatakan bebas dari masa tahanannya melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan.

“Kerjasama ini sudah 2 tahun berjalan dengan LPKA Kelas II Mamuju, dimana tahun pertama dan kedua hanya memberikan layanan pendidikan sesuai kebutuhan tanpa ada follow up terhadap anak yang belum tuntas menyelesaikan jenjang pendidikan pasca bebas sehingga kerjasama tahun ketiga kali ini akan dikawal sampai tuntas menyelesaikan jenjang pendidikannya dan memperoleh ijazah pada satuan-satuan pendidikan sebagai mitra BP Paud dan Dikmas. Untuk tahun ketiga ini, kami juga memebangun kegiatan kemitraan dengan pihak LPP Kelas III Mamuju karena disana juga terdapat sejumlah tahanan yang masih membutuhkan layanan pendidikan seperti seprti program keakrasaan dasar dan program kesetaraan.” lanjut Kasubag.

Berdasarkan pemaparan materi dari Kasubsi Pembinaan Lapas Perempuan bahwa ada 2 program layanan pendidikan yang sangat urgen untuk di laksanakan segera yakni program penuntasan buta aksara dan program Paket A, B dan C yang sampai saat ini masih sangat terbatas karena Sumberdaya yang tersedia masih sangat kurang sehingga pihak LPP Kelas III Mamuju sangat berharap dapat menjalin kerjasama yang baik dengan BP PAUD dan Dikmas untuk menuntaskan persoalan layanan pendidikan di LPP Kelas II Mamuju.

Untuk menunjang terlaksananya program kemitraan dengan baik, BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Barat melakukan langkah-langkah persiapan sebelum kegiatan Grand Lounching, seperti 1. Melaksanakan FGD sebagai forum diskusi untuk memberikan informasi gambaran layanan pendidikan nonformal berkelanjutan bagi anak dan perempuan yang berhadapan dengan kasus hukum di LPKA Kelas II dan PP Kelas III Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat; 2. Merekrut Tutor Bantu yang akan di tugaskan khusus untuk memberikan layanan pembelajaran; dan 3. membuat formulasi Standar Operational Prosedure (SOP) tentang layanan pendidikan berkelanjutan.

Jumlah Kunjungan:528 Jumlah Kunjungan: 3 Jumlah Kunjungan: 126679

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *