Menepis Polemik, Ditjen PAUD dan Dikmas Berkirim Surat Ke Dinas Pendidikan

Keberadaan Peraturan Presiden nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa dipungkiri telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat, khususnya para pelaku di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas). Titik episentrum dari polemik tersebut adalah tidak diakomodirnya (baca : dilikuidasi) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas).

Banyak kekhawatiran yang muncul dipublik terkait dengan dua aturan tersebut (yang tentunya akan diikuti oleh peraturan-peraturan lainnya). Hal yang paling sering dipertanyakan dan menjadi tema-tema diskusi diruang publik adalah “akan seperti apa program PAUD dan Dikmas di tahun 2020?”, atau “Direktorat Jenderal (Ditjen) mana yang secara kelembagaan akan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan mutu satuan pendidikan seperti PKBM dan LKP yang jumlahnya puluhan ribu?” bahkan sampai pada keismpulan “jangan-jangan ini adalah upaya pemerintah (Kemendikbud) untuk mengubur Pendidikan Nonformal”.

Di tengah polemik dan kekhawatiran banyak pihak akan nasib Pendidikan Nonformal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Ditjen PAUD dan Dikmas (meski telah dilikuidasi, tapi masih tetap eksis untuk urusan-urusan tertentu yang terkait PAUD dan Dikmas) mengeluarkan surat pemberitahuan yang ditujukan ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Inti dari surat dengan nomor : 21/C.C1.4/PR/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Januari 2020 tersebut adalah sosialisasi terkait Perpres nomor 82 tahun 2019 dan Permendikbud nomor 45 tahun 2019.

Dalam surat tersebut, Ditjen PAUD dan Dikmas menegaskan bahwa layanan program PAUD dan Dikmas akan tetap dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan akan ditingkatkan perannya. Karena itu, diharapkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota agar tidak mengambil tindakan sendiri atas perubahan penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas.

Dengan terbitnya Perpres dan Permendikbud tersebut, Dinas Pendidikan kabupaten/kota diharapkan agar :

  1. tetap melaksanakan berbagai program PAUD dan Dikmas sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  2. terus membina satuan PAUD dan Dikmas (SKB, PKBM, LKP, TK, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Rumah Pintar, dll) supaya dapat meningkatkan akses dan mutu pendidikan;
  3. keberadaan Kepala Bidang PAUD dan Dikmas atau unit yang melayani PAUD dan Dikmas pada struktur organisasi pada setiap Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota agar tetap dipertahankan;
  4. tetap membina organisasi mitra PAUD dan Dikmas dengan memberikan dukungan dan kontribusi bagi perkembangan PAUD dan Dikmas;
  5. tetap mengalokasikan anggaran yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan program-program PAUD dan Dikmas di setiap kabupaten/kota

Secara lengkap surat tersebut dapat di baca pada link berikut : Surat Ditjen PAUD dan Dikmas

Jumlah Kunjungan:264 Jumlah Kunjungan: 3 Jumlah Kunjungan: 17569

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *